Kajian Bulanan
Ingin berlangganan buletin Kajian Bulanan? Hubungi kami untuk mendapatkannya secara rutin, Gratis!
Kajian Bulanan Edisi 16, Agustus 2008
Kinerja Lembaga Negara di Mata Publik
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) secara rutin membuat survei nasional (dengan populasi penduduk Indonesia) mengenai penilaian publik terhadap kinerja lembaga negara. Dalam survei Mei 2008 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai oleh publik sebagai lembaga yang paling baik kinerjanya dibandingkan dengan lembaga negara yang lain. Kinerja KPK dinilai lebih baik dibandingkan dengan presiden, DPR, MPR, MA, DPD. Selain dinilai bekerja dengan baik, KPK juga dinilai paling baik dalam hal keseriusan memberantas korupsi—jika dibandingkan dengan lembaga negara lain.
15/10/2008 13:03Kajian Bulanan Edisi 15, Juli 2008
Mesin Partai Dalam Pilkada: Kasus Pilkada Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat
Salah satu perdebatan yang kerap muncul seputar pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah soal efektifitas mesin partai. Apakah kandidat yang didukung oleh partai besar bisa menjamin kemenangan seorang kandidat dalam pertarungan memperebutkan kursi kepala daerah. Secara teoritis ada dua cara agar mesin partai bisa bekerja dalam memenangkan calon kepala daerah. Pertama, lewat organisasi yang terstruktur, dan menjangkau ke pemilih di bawah. Organisasi inilah yang akan bergerak sebagai mesin dalam mengenalkan kandidat dan mengajak pemilih di akar rumput agar memilih kandidat yang didukung oleh partai. Cara kedua, memilih figur kandidat yang cocok dan mewakili aspirasi dari pemilih partai. Kandidat yang sesuai akan membuat pemilih teridentifikasi dan punya kedekatan dengan partai. Dalam satu bulan terakhir ini ada dua kasus Pilkada yang menarik untuk dibahas yang berkaitan dengan mesin partai, yakni Pilkada Provinsi Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Dalam Pilkada Jawa Tengah, calon yang diusung oleh partai pemenang Pemilu (PDIP) berhasil memenangkan pemilihan. Sebaliknya, dalam kasus Pilkada Nusa Tenggara Barat, calon yang diusung oleh partai pemenang (Golkar) justru gagal memenangkan pemilihan. Menarik untuk mengaitkan kemenangan dan kekalahan calon partai itu dari sudut mesin partai.
31/07/2008 11:18Kajian Bulanan Edisi 14, Juni 2008
Peta Kekuatan Partai Politik Menjelang Pemilu 2009
Tanggal 12 Juli 2008 dimulai kampanye Pemilu legislatif. Kampanye akan berlangsung selama sembilan bulan, tujuh hari. Bagaimana posisi dan peta kekuatan partai-partai politik menjelang kampanye? Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menggelar survei nasional pada Mei 2008 lalu untuk mengukur peta kekuatan partai politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diperkirakan akan menempati posisi pertama, dengan dukungan sebanyak 24.5%. Tetapi perolehan suara PDIP ini tidak banyak berbeda dengan suara Partai Golkar, di urutan kedua dengan 20.67%. Dengan survei ini sebesar 3.8%, selisih suara antara PDIP dan Golkar ini sangat tipis. Bisa dikatakan antara PDIP dan Golkar bersaing untuk menjadi partai terbesar. Selain itu, dalam survei ini juga terdapat 15.7% pemilih yang belum mempunyai pilihan. Waktu satu tahun hingga 2009, akan mengubah komposisi peringkat dukungan pada partai ini. Partai-partai bisa dibagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama, partai papan atas (Golkar, PDIP). Kedua, partai papan menengah (Demokrat, PKS, PKB, PAN, PPP). Ketiga, partai papan bawah (di luar partai di atas).
31/07/2008 11:09Kajian Bulanan Edisi Nomor 13, Mei 2008
Reformasi Setelah 10 Tahun
Masa 10 tahun adalah masa yang paling baik untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi. Evaluasi bisa dilakukan dengan melihat adakah kemajuan setelah 10 tahun ini dengan melihat berbagai indikator pencapaian. Evaluasi juga bisa dilakukan dengan meminta pendapat publik atas pelaksanaan reformasi selama ini. Apakah publik sudah puas atau belum dengan pelaksanaan reformasi. Bahan untuk tulisan ini diambil dari survei nasional yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada awal Mei 2008. Survei dilakukan dengan memasukkan semua populasi—termasuk provinsi Papua, Irian Jaya Barat dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Total sampel survei adalah 1.200 orang dengan margin of error plus minus 3.5%.
01/06/2008 15:53Kajian Bulanan Nomor 12, April 2008
Kandidat dan Partai: Pelajaran dari Pilkada Jawa Barat
Pilkada Jawa Barat dan Sumatera Utara memberi pelajaran penting, terutama bagi partai-partai yang menguasai suara Pemilu Legislatif. Kemenangan pada Pemilu Legislatif ternyata tidak selalu berbarengan dengan kesuksesan ketika mengusung kandidat kepala daerah. Di Jawa Barat dan Sumatera Utara, calon yang diusung oleh partai pemenang Pemilu Legislatif kalah oleh calon dari partai lain.
01/06/2008 15:51Kajian Bulanan Edisi Maret 2008
Kampanye Negatif Dalam Pilkada
Pilkada di sejumlah wilayah ditandai dengan kampanye negatif (negative campaign) oleh kandidat. Masing-masing kandidat bukan hanya menonjolkan diri sendiri tetapi juga membuat citra negatif kandidat lawan. Kampanye negatif ini ada yang dilakukan secara terang terangan lewat kampanye terbuka, tetapi ada juga yang dilakukan secara tersembunyi ––– misalnya lewat selebaran atau percakapan dari mulut ke mulut. Kajian bulanan edisi ini akan menyoroti sejauh mana dampak dari kampanye negatif itu bagi pemilih. Sejauh mana dampak kampanye negatif (negative campaign) bagi pemilih. Bagaimana pemilih melihat informasi negatif mengenai kandidat itu, apakah mereka percaya atau tidak dengan informasi negatif mengenai kandidat. Apakah informasi negatif itu mempengaruhi pilihan mereka terhadap kandidat. Kajian ini mengambil tiga kasus Pilkada yang diwarnai dengan beragam kampanye negatif, masing-masing Pilkada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara.
01/04/2008 14:03Kajian Bulanan Edisi Februari 2008
Faktor Agama Dalam Pilkada
Pilkada sebenarnya memberi kesempatan kepada kita untuk menyelidiki lebih dalam kaitan antara agama dengan perilaku pemilih. Arena Pilkada memberi kesempatan lebih baik bagi peneliti di bidang perilaku pemilih untuk melihat kaitan antara agama dengan pemilih––dibandingkan dengan katakanlah arena pemilihan presiden. Dalam Pilkada, banyak kita jumpai, adanya calon (baik kepala daerah ataupun wakil kepala daerah) yang berbeda agama bertarung dalam satu wilayah untuk memperebutkan posisi kepala daerah. Fakta ini menarik untuk melihat apakah pemilih dengan latar belakang agama tertentu lebih cenderung untuk memilih calon dengan agama yang sama. Di kalangan pemilih Islam misalnya, lebih cenderung memilih pasangan kandidat di mana terdapat calon yang beragama Islam. Atau sebaliknya, di kalangan pemilih Kristen lebih cenderung memilih pasangan kandidat di mana terdapat calon yang beragama Kristen.
01/04/2008 13:58Kajian Bulanan Edisi 09, Januari 2008
Faktor Etnis Dalam Pilkada
Di Indonesia, masih terjadi perdebatan di kalangan akademisi dan pengamat apakah latar belakang etnis partai atau kandidat mempengaruhi pilihan seseorang. Kajian Bulanan Edisi Januari 2008 ini dimaksudkan untuk memperbanyak kajian mengenai kaitan antara etnis dan perilaku pemilih. Objek yang dikaji adalah pemilihan kepala daerah (Pilkada). Arena Pilkada memberi kesempatan melihat lebih dalam kaitan antara etnis dengan perilaku pemilih. Aspek etnis tampaknya tidak boleh dilupakan perannya dalam Pilkada. Latar belakang etnis kandidat sedikit banyak mempengaruhi pilihan pemilih. Ini terutama terjadi di wilayah-wilayah yang mempunyai perimbangan etnis---ada dua atau lebih suku dominan di wilayah tersebut. Dari banyak Pilkada yang telah dilangsungkan, kajian ini memfokuskan pada Pilkada di tiga wilayah: Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Sulawesi Selatan. Tiga wilayah tersebut diambil dengan pertimbangan wilayah tersebut mempunyai perimbangan etnis. Di wilayah tersebut, juga muncul calon yang berasal dari etnis berlainan.
28/01/2008 16:07Kajian Bulanan Edisi 08, Desember 2007
Seputar Regulasi Publikasi Hasil Survei /Quick Count Pada Pemilu
Salah satu perdebatan yang mewarnai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu adalah soal pengaturan publikasi hasil survei dan perhitungan cepat (quick count) dalam Pemilu. Kajian bulanan Edisi Desember 2007 ini berusaha melakukan tinjauan apakah publikasi hasil survei dan quick count itu perlu diatur secara khusus atau tidak. Kajian berusaha membandingkan bagaimana pola pengaturan publikasi hasil survei Pemilu di negara-negara lain. Selain itu, Kajian Bulanan Edisi Desember 2007 ini juga akan membahas mengenai sejauh mana publikasi hasil survei itu akan berdampak pada perilaku pemilih. Benarkan publikasi hasil survei punya dampak terhadap perilaku dan pilhan pemilih? Apakah hasil survei mengenai pemenang Pemilu partai, presiden atau kepala daerah setelah dipublikasikan di media dan khalayak, mempengaruhi pemilih terhadap partai atau kandidat tertentu. Sejauh mana pemilih menggunakan hasil survei itu dalam perilaku pilihan mereka---misalnya akan menggunakan informasi mengenai pemenang Pemilu itu untuk membantu mereka dalam memutuskan calon atau partai yang akan dipilih.
28/01/2008 15:59Kajian Bulanan Edisi 07, November 2007
Pilkada dan Pemerintahan Yang Terbelah (Divided Government)
Salah satu fenomena politik pasca Pilkada adalah adanya pemerintahan yang terbelah (divided government) di daerah. Ini terjadi ketika kekuasaan pemerintahan eksekutif (kepala daerah) dikuasai oleh satu partai sementara kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD) dikuasai oleh partai lain. Hingga Desember 2006, dari 290 wilayah Pilkada yang telah melangsungkan Pilkada, menunjukkan sebagian besar (56.9%) daerah ditandai dengan pemerintahan yang terbelah. Fenomena divided government ini merupakan konsekuensi dari pemilihan langsung, dimana anggota legislatif (DPRD) dan kepala daerah dipilih secara langsung oleh pemilih. Fenomena ini kurang terlihat dalam sistem pemilihan tidak langsung—di mana kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Fenomena divided government penting dibahas karena berhubungan dengan efektivitas pemerintahan di daerah pasca Pilkada. Apakah pemerintahan berjalan secara efektif, berbagai kebijakan pembangunan bisa dijalankan ataukah justru pemerintahan di daerah diwarnai dengan konflik yang berkepanjangan, terutama antara kepala derah dengan DPRD. Meski demikian, tidak selamanya wilayah dengan kondisi divided government, pasti kondisi politik lokal tidak stabil (terjadi konflik antara kepala daerah dengan DPRD).
16/11/2007 14:41