Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengalkulasikan peta kekuatan politik di dalam negeri sebelum memutuskan pencalonannya pada pemilihan presiden 2009. “Saya bisa maju, bisa juga tidak.”

Yudhoyono mengatakan hal itu usai berbuka puasa bersama pimpinan media massa di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/10). Dia akan mencermati perkembangan politik, apakah bakal menguntungkan posisinya atau sebaliknya. Kalau saya pikir baik untuk negara, bangsa, dan rakyat, insya Allah saya akan maju. Tapi kalau justru menurut perhitungan saya, tidak baik maka saya tidak akan maju,” tandas pria kelahiran Pacitan, Jawa Timur, itu.

Presiden menambahkan, tidak etis membicarakan masalah pencalonan pada saat masa bakti pemerintahannya belum berakhir. Dia akan mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan. “Saya akan menyampaikan posisi saya secara tepat. Biarkan saya melanjutkan tugas saya, menuntaskan tugas saya yang tentunya masih banyak pekerjaan rumah sampai akhir masa bakti 2009,” ujar Presiden.

Dalam pandangan SBY, munculnya sejumlah nama dalam bursa pilpres 2009, seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, dan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla, justru mencerminkan kian. “Kalau kita berpikir positif, semakin banyak calon, makin banyak pilihan,” kata Presiden.

Menanggapi kemungkinan ‘perpisahan’ dengan Jusuf Kalla pada pilpres 2009, Presiden mengatakan itu adalah keputusan wajar sebagai seorang ketua umum partai pemenang Pemilu 2004. Yudhoyono tidak merasa terganggu atas berbagai pemberitaan media massa yang menyebutkan Jusuf Kalla bakal menggandeng figur lain.

“Bacaan saya, tentu beliau harus melakukan komunikasi dengan Golkar beserta keluarga besarnya tentang proyeksi politiknya tahun 2009,” ujar Presiden.

SBY menegaskan tetap berhubungan baik dengan dengan Jusuf Kalla. Bahkan, mereka telah berkomitmen untuk mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaga untuk menjalankan tugas. “Jadi, saya membacanya seperti itu,” tegas Presiden.

Presiden SBY juga sangat menghormati berbagai manuver politik yang kini sedang dilancarkan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Dia berharap, figur-figur yang akan berlaga pada pilpres 2009 berkompetisi secara baik, fair , dan sehat sehingga dapat meletakkan tradisi politik yang baik di Indonesia.

Gaya Jawa

Pengamat politik Daniel Sparingga, mengatakan, pernyataan Presiden SBY itu merupakan ekspresi kepemimpinan masyarakat Jawa. “Dalam sikap kepemimpinan masyarakat Jawa, pemimpin yang baik tidak pernah bernafsu mengajukan dirinya sebagai pemimpin, sehingga menghilangkan kesan ingin menojol sebagai pemimpin,” jelas dia kepada Investor Daily , kemarin.

Dia menduga, SBY ingin menggambarkan citra dirinya sebagai pemimpin yang ingin memenuhi janji-janji politiknya dalam kampanye lalu terlebih dahulu. “ Jadi terkesan tidak hanya mengejar kekuasaan sebagai pemimpin belaka,” kata Daniel.

Hasil Survei LSI

Dari hasil survei yang dilakukan September 2007, Lingkaran Survei Indonesia mencatat, publik mendambakan calon alternatif untuk presiden. Sekitar 46,4% menginginkan calon selain Yudhoyono pada Pilpres 2009. Sedangkan 23,7% masih akan memilih SBY dan 29,9 % menyatakan tidak tahu.

“Apa yang digambarkan dalam survei ini hanya sebagai warning kepada SBY karena ketidakpercayaan publik terhadap dia begitu besar,” ujar Denny JA, direktur eksekutif LSI, kemarin.

Denny tidak menutup kemungkinan SBY bakal mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik kembali asalkan dalam sisa waktu pemerintahannya mampu melakukan perubahan.

Hingga kini, setidaknya ada lima calon presiden (capres) alternatif yang tergabung dalam ‘devisi utama’. Mereka adalah Megawati Soekarnoputri, Wiranto, dan Jusuf Kalla, Sri Sultan Hamengkubowono X, dan Gubernur DKI Sutiyoso.

Bila lima kandidat capres ini bertarung di Pilpres 2009, dia sulit memprediksi siapa yang lebih unggul, termasuk bila SBY mencalonkan diri. “Yang jelas, masyarakat membutuhkan figur pemimpin yang strong leader dan yang kontras dengan SBY,” tegas dia.

Berdasarkan survei, publik yang menginginkan kembali SBY sebagai presiden periode 2009-2014 hanya 29,3%, dan 43,1% menyatakan tidak menghendaki serta 27,6% menyatakan tidak tahu. “Ini merupakan gambaran, bahwa sesungguhnya publik sudah tidak menghendaki SBY,” jelas Denny.

Bila tidak ada perubahan berarti, SBY akan mengulangi siklus Megawati, yakni dipuja di awal dan disingkirkan di akhir. Sebaliknya, bila ada gebrakan besar di bidang kesejahteraan rakyat, bukan tidak mungkin SBY bisa memiliki peluang besar bersaing dengan capres yang ada. “Jadi, peluang SBY sangat ditentukan dari kombinasi antara kemampuannya membuat sesuatu yang berbeda dari periode sebelumnya,” ujar Denny.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir menyatakan, sebagai partai reformis, PAN selalu komit dan mendukung figur pemimpin bangsa yang reformis, tokoh baru dan berasal dari kalangan tokoh muda seperti Sutiyoso, Sri Sultan, Akbar Tandjung dan sebagainya.

“Bangsa ini sangat memerlukan pemimpin yang melaksanakan agenda reformasi dan membawa bangsa ini keluar dari krisis. Karenanya, PAN selalu terbuka kepada semua tokoh yang bersedia maju,” kata dia.

PAKET

Menurut Wakil Ketua MPR AM Fatwa mengatakan, paket capres dan cawapres sebaiknya berasal dari satu partai. Jika tidak memungkinkan, sebaiknya diusung oleh sebuah koalisi partai yang permanen. “Bahaya jika tidak berasal dari satu partai atau koalisi permanen. Bisa pisah di tengah jalan karena masing-masing punya hitungan politik sendiri,” ujar Fatwa.

Fatwa mengambil contoh bupati dan wakil bupati serta gubernur dan wagub yang periode sebelumnya berpasangan justru saling berhadapan dalam pilkada. Hal ini berarti kemesraan antara kepala daerah dan wakilnya hanya berlangsung 2-3 tahun, sedangkan sisanya diisi persaingan politik. “Fenomena ini harus jadi pelajaran buat elite politik nasional,” tegas dia.

Dalam memilih cawapres, parpol memiliki pertimbangan sendiri PDIP, misalnya, sampai kini sibuk membidik cawapres dari parpol atau ormas lain. Salah satu tokoh non-PDIP yang dibidik adalah Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin.

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat DPP PDIP Taufik Kiemas, Din sudah listing cawapres PDIP. “Kalau bersama-sama beliau, kami bisa melakukan perubahan dan kebangkitan bangsa,” ujar Taufik.

Kuatnya dukungan terhadap Din di internal PDIP, juga diakui oleh Sekjen PDIPPramono Anung. Hal itu tak terlepas dari upaya Din yang membantu pembentukan ormas Baitul Muslimin.

Dengan berdirinya Baitul Muslimin, PDIP terhindar dari stigmatisasi sebagai partai abangan dan tempat berkumpulnya mantan orang-orang komunis. “Saya bersyukur stigmatisasi semacam itu sudah mereda,” ujar dia.

Untuk penjaringan cawapres, kata Pramono, PDIP sudah memiliki mekanisme yang baku dengan meminta pandangan dari cabang-cabang se-Indonesia. Nama-nama yang diajukan oleh cabang akan digodok dan dibahas dalam Rakernas Kota Solo dan Makassar.

“Tetapi sejauh ini nama Pak Din, di internal PDIP dianggap tokoh yang layak dan simpatik,” imbuhnya.

Bagi Din, setiap tawaran politik akan dikonsultasikan terlebih dulu ke Pengurus Muhamadiyah. Sebab, dia memperoleh mandat untuk memimpin Muhammadiyah hingga 2010. “Apapun yang terjadi pada saya, harus tanya Muhamadiyah. Kalau diijinkan, ya jalan, ” kata laki-laki asal Sumbawa itu.

Dia mengakui, prakarsa berdirinya Baitul Muslimin memang lahir dari dirinya. “Baitul Muslimin itu memang saran dari saya agar PDIP lebih dekat dengan Umat islam, “tegas dia