Wapres Jusuf Kalla menyatakan tidak pernah ada masalah dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pencalonan presiden 2009. Kalla saat ini tetap berkomitmen pada tugas negara.

”Pernyataan saya kan persis dengan SBY, bahwa kita tentukan nanti tiga bulan sebelumnya. Cuma berbeda pada kata-kata. Beliau mengatakan akan menentukan maju atau tidak, saya mengatakan bagaimana-bagaimananya nantilah. Sama maksudnya,” terang Kalla saat konferensi pers di Kantor Wapres, Jakarta,kemarin. Kalla mengatakan,masalah capres dan cawapres sebenarnya baru akan dibahas pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar nanti.

Artinya, seluruh keputusan berada di tangan partai. ”Karena itu, bukan saya yang menentukan. Bahwa Rapimnas itu menghasilkan keputusan-keputusan yang pada akhirnya bagaimana, itu terserah Rapimnas nanti,” tutur Kalla. Sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, Kalla mengatakan, untuk menentukan capres dan cawapres harus melalui beberapa prosedur terlebih dahulu, seperti mengumpulkan seluruh pengurus Partai Golkar di daerah.

Karena itu,Kalla menyatakan tidak bisa mendahului keputusan partai. Seperti halnya Presiden SBY, Kalla juga berjanji tetap menjalankan pemerintahan hingga masa tugas berakhir. Kalla menilai, sebuah kabinet yang masa tugasnya segera berakhir, kinerjanya akan semakin hebat karena seluruh jajaran ingin dipilih kembali sehingga bekerja lebih keras.”Memperlihatkan kepada rakyat bagaimana (meraih) keberhasilan. Tidak menurun,malah itu akan lebih baik. Saya jamin itu,” tandas Wapres.

Menurut Wapres, jika pemerintahannya dinilai berhasil, secara otomatis rakyat akan memilih lagi. Meski demikian, Kalla juga mempersilakan menteri-menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang berniat mencalonkan diri menjadi capres dan cawapres.Apabila para menteri sampai mengundurkan diri, lanjut Kalla, itu adalah hak mereka. ”Tidak apaapa. Saya ingin katakan bahwa cuma tiga pengurus partai di kabinet. Saya, menterinya cuma dua, cuma (MS) Kaban dan Suryadharma.

Yang lainnya tidak ada pengurus partai, ya Paskah ada bendaharalah,” tutur Wapres. Pada kesempatan yang sama Kalla juga menampik jika pertemuannya dengan SBY beberapa hari ini dalam sebuah acara membahas soal perpisahan mereka berdua. ”Tidak sama sekali,” jelas Kalla. Menjawab pertanyaan wartawan mengenai ketidakhadirannya dalam konferensi pers yang digelar Presiden dua hari lalu di Istana Negara, sambil bergurau Kalla mengatakan justru karena dirinya tidak ada masalah dengan SBY.

Kalla menilai pernyataan Wakil Ketua Umum MPR AM Fatwa yang menyebut capres dan cawapres idealnya berasal dari satu partai, tidak relevan.Pasalnya, selama ini perolehan suara yang diperoleh dari satu partai tidak begitu besar. ”Selama kita maksimum 20%, tidak mungkin satu partai. Butuh koalisi,” jelas Kalla. Menanggapi kemungkinan capres dan cawapres dari luar Partai Golkar, Kalla mengatakan hal tersebut bisa saja terjadi.Hal itu baru akan dilakukan jika tidak ada fungsionaris Partai Golkar yang memenuhi syarat.

Bukan Ambisi

Sementara itu, menanggapi pernyataan Presiden SBY yang bisa saja maju pada Pilpres namun bisa pula tidak, Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR Syarief Hasan menyebut itu sebagai sikap seorang negarawan. ”Karena orang maju sebagai presiden harusnya bukan demi dorongan ambisi pribadi, tetapi demi kepentingan rakyat,” ujar Syarief dalam diskusi mengenai ”Strategi Parpol Menetapkan Capres-Cawapres” di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Menurut Syarief, SBY belum memikirkan untuk maju sebagaimana tokoh lain karena masih memiliki tugas kenegaraan yang harus diselesaikan.

Dia mencontohkan menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran pada dua tahun sisa pemerintahannya. Syarief menegaskan, apakah nantinya SBY akan maju dengan Kalla atau tidak,itu tergantung pada suasana setelah pemilu legislatif nanti. ”Kami siap kalau Partai Golkar tidak ingin maju bersama lagi.Kami siap,tidak ada yang pasti di dunia ini.Kami apresiasi jika itu kebijakan Golkar.Kami punya kandidat, baik dari dalam atau luar yang mampu untuk maju bersama Pak SBY ke depan,”tegasnya. Dalam kesempatan itu, Syarief juga mengkritik survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) tentang merosotnya popularitas SBY.

Menurut dia, rentang waktu lima hari untuk survei itu terlalu pendek. Selain itu, dia juga mempertanyakan daerah yang dipilih untuk survei. ”Kalau risetnya di wilayah pendukung PDIP ya (popularitas) 35% itu besar sekali,” tukasnya. Meski demikian, Syarief mengatakan pihaknya akan menerima hal itu sebagai masukan. Dia yakin dalam dua tahun ke depan, popularitas SBY akan naik karena akan dilakukan perbaikan untuk beberapa program.”Tapi walau dikatakan merosot, jika dikomparasikan dengan tokoh lain, SBY masih juara,” imbuhnya.

Di tempat yang sama,Sekretaris Jenderal DPP PDIP Pramono Anung mengatakan bahwa pengajuan capres sebaiknya tidak dilakukan mendadak sebelum pemilu. Dia mencontohkan di Amerika Serikat, biasanya dua tahun sebelum pilpres para calon sudah dikenalkan ke masyarakat. ”Sebagai partai oposisi, berkewajiban sejak awal menyampaikan siapa yang dicalonkan PDIP,”jelasnya. Pramono menyatakan, silaturahmi partainya ke beberapa partai besar memang sengaja dilakukan untuk menjajaki koalisi dengan partai yang memiliki akar kuat.

Partai Demokrat sengaja tidak dikunjungi karena PDIP adalah partai oposisi, sementara Partai Demokrat adalah partai pemerintah. Mengenai hasil survei LSI, Pramono yakin popularitas SBY akan semakin merosot. ”Kecuali jika mampu melakukan gebrakan program- program yang istilahnya big bang,” ujarnya. Saat diskusi, Pramono sempat ”memprovokasi” mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tandjung yang juga menjadi salah satu pembicara.

Saya dorong Bang Akbar untuk berani maju. Kalau berani, demokrasi ini akan makin colorful, dan saya kira Bang Akbar akan berani maju,” ujar Pramono. Mengomentari pembicara sebelumnya, Akbar Tandjung menilai penentuan capres lebih awal yang dilakukan PDIP sudah tepat. Hal itu, kata dia, baik untuk pendidikan politik.Apalagi Megawati adalah tokoh pemersatu partai yang dibutuhkan untuk soliditas PDIP saat ini. ”Tapi beliau harus menyiapkan pikiran dan programprogram yang merupakan program alternatif dari program pemerintah,” tukasnya.

Mengenai sikap Presiden SBY, Akbar juga menilai sudah tepat. Karena yang bersangkutan incumbent, maka yang tepat dilakukan adalah menyelesaikan tugas-tugas, setelah itu baru maju. ”SBY tidak ada soal,dia tinggal cari waktu saja,” ujar Akbar. Menurut Akbar, justru yang aneh adalah Kalla yang disebutnya ingin menggunakan Golkar untuk memuluskan langkahnya. ”Kalau Partai Demokrat memang didesain untuk menjadi kendaraan bagi SBY, kalau Golkar kan tidak didesain untuk satu orang, tapi untuk semua orang,” tuturnya.

Akbar menyayangkan penutupan konvensi untuk menjaring capres dan menggantinya dengan rapimnas karena caranya berbeda. Konvensi sistemnya dari bawah ke atas,sementara rapimnas dari atas ke bawah. Lebih dari itu, mantan Ketua DPR ini menyatakan akan maju sebagai capres jika konvensi dibuka. ”Saya punya minat jika konvensi Golkar dilakukan.Kalau tidak ada konvensi ya beda. Kalla seharusnya menjadi salah satu peserta konvensi dan membuka kesempatan bagi calon lain,” tegasnya.

Sementara PKB, menurut Sekretaris Jenderal PKB Zannuba Arifah Chafsoh (Yenny Wahid), tetap akan mendukung KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai capres jika yang bersangkutan sudah pasti akan maju. Jika nantinya Gus Dur tidak bersedia, partainya baru akan mencari calon lain. ”Kalau Gus Dur tidak ingin maju, siapa yang ditunjuk beliau untuk maju, akan menjadi orang yang berhak mendapatkan bendera dukungan PKB,”ungkapnya.