Keputusan mengenai siapa bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta yang mendampingi calon gubernur Fauzi Bowo dapat berpotensi konflik bagi Koalisi Jakarta yang mengusung pasangan tersebut. Oleh karena itu, baik Fauzi maupun koalisi diimbau tidak tergesa menentukan pilihan.

Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyampaikan hal itu di Jakarta, Senin (16/4). Ia menolak menyampaikan peringkat calon wakil gubernur (cawagub) berdasarkan hasil survei terakhir LSI yang dilakukan pada 4-7 April lalu karena berpotensi konflik.

Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Golongan Karya (DPP Golkar) Andi Matalatta dan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo yang dihubungi terpisah membenarkan hal itu.

Menurut Denny, potensi konflik bisa tersulut kalau masing- masing partai anggota koalisi masih terus berlomba menyodorkan dan memaksakan nama cawagub kepada Fauzi. Tjahjo mengakui, sampai kini partai-partai masih ngotot mengusulkan cawagubnya sendiri.

Denny mengingatkan, koalisi sebaiknya bersepakat menyodorkan dua atau tiga nama saja. Selanjutnya nama-nama tersebut dipilih sendiri oleh Fauzi.

"Adopsi saja kasus pilkada Banten yang menetapkan cawagub harus memenuhi tiga kriteria, yaitu mampu mendongkrak suara, punya kompetensi, dan mampu bekerja sama.

"Untuk satu dan dua, serahkan kepada koalisi dengan bantuan, antara lain, hasil survei. Untuk kriteria ketiga, serahkan saja kepada Fauzi," tutur Denny.

Andi Matalatta sependapat dengan Denny. Akan tetapi, bagi Tjahjo, "PDI-P cuma minta satu hal, mampu mendongkrak perolehan suara." (win)