Secara umum masyarakat Indonesia tidak setuju penerapan Perda bernuansa syariat Islam. Sebab hal itu akan mendorong disintegrasi bangsa. Demikian hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dipaparkan oleh Direktur LSI Denny JA dalam jumpa pers di Hotel Sari Pan Pacific, Jl. MH Thamrin, Jakarta, Kamis (24/8/2006).

Survei tersebut dilakukan terhadap 700 responden di 33 provinsi. Survei dilakukan pada 28 Juli hingga 3 Agustus 2006 dengan metode multistage random sampling. Teknik pencarian data wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Margin of error survei ini 3,8%.

Sebanyak 61,4% persen responden menyatakan sangat khawatir penerapan perda bernuansa syariat Islam akan memicu konflik di masyarakat, tidak khawatir 17% dan yang tidak tahu sebesar 21 persen. Rersponden terdiri dari berbagai unsur agama, yakni Islam, Kristen dan lain-lain. Untuk yang beragama Islam, 59.7% persen responden khawatir terhadap penerapan perda bernuansa syariat Islam. Sebanyak 19,8% responden tidak khawatir, dan 20,5% persen responden mengaku tidak tahu menahu.

“Hasil survei ini mencerminkan apresiasi secara umum masyarakat Indonesia terhadap pemberlakuan perda bernuansa syariat Islam,” kata Denny.

Responden juga setuju jika peraturan mengenai minuman keras, judi dan pelacuran tidak dibuat dalam bentuk peraturan daerah. Sebab hal itu sudah terwakili dalam KUHP. Rinciannya 53% persen setuju, 24 persen tidak setuju dan 22,7% persen tidak tahu.

LSI juga melakukan survei tentang sistem politik yang ideal bagi Indonesia terhadap responden yang sama. Hasilnya, 69.8% responden setuju Pancasila sebagai sistem politik yang ideal bagi Indonesia. Hanya 11,5% persen responden yang melihat negara Islam Timur Tengah sebagai bentuk ideal bagi Indonesia. Selebihnya, 3.5% persen melihat Barat sebagai sistem ideal. Sisanya, yakni 13,3% persen mengaku tidak tahu.

”Survei ini menunjukkan fenomena masyarakat muslim Indonesia yang moderat. Sekaligus menunjukkan realitas politik Indonesia yang juga moderat” tutur Denny.