Pasca-pilpres, komposisi koalisi pro-pemerintah berpeluang berubah. Bila SBY terpilih, PDI Perjuangan dan Golkar belum tentu jadi pilar oposisi. Terdapat faksi yang potensial merapat ke Demokrat.

Dalam talkshow televisei, awal pekan lalu, Ketua Golkar, Syamsul Muarif, bertanya kepada Ganjar Pranowo, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan perihal komitmen dua partai papan atas itu untuk melanjutkan koalisi besar. Koalisi ini, antara lain, bersepakat menggalang oposisi di parlemen, bila Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih kembali.

Syamsul seolah menyindir manuver PDI Perjuangan yang sempat pedekate ke Demokrat, beberapa hari setelah koalisi besar diteken, 1 Mei silam. Ganjar tidak eksplisit menjawab pertanyaan Syamsul. Pada acara yang sama, Ketua PKS, Sohibul Iman, bertanya, mengapa kubu Megawati-Prabowo menyodok Boediono sebagai neolib, padahal pernah diangkat menjadi menteri oleh Mega.

Ganjar menjawab, PDI Perjuangan tidak pernah menohok Boediono. Tapi mitra debat Ganjar dari Gerindra, Fadli Zon, masih berapi-api menyoal neo-liberalisme. Bila dicermati, pada saat Boediono jadi bulan-bulanan tudingan neolib, PDI Perjuangan yang jadi garda depan pengusung ekonomi kerakyatan tidak terlihat konfrontatif.

Isu neolib lebih lantang disuarakan Prabowo dan elite Gerindra. Malah isu ini pertama digulirkan Amien Rais, mitra koalisi SBY, yang kecewa karena Hatta Rajasa, kader PAN, gagal jadi calon wakil presiden (cawapres). Terkesan, PDI Perjuangan menyimpan kartu komunikasi politik dengan Demokrat, yang bisa dibuka lagi pasca-pemilu presiden (pilpres).

Potensi koalisi Demokrat dengan PDI Perjuangan, diyakini berbagai kalangan, belum tenggelam. “Hanya tertunda,” katasumber GATRA di markas “banteng”. “Sekarang saya makin akrab dengan Tjahjo (Kumolo, Ketua Fraksi PDI Perjuangan),” ujar Ahmad Mubarok, Wakil Ketua Umum Demokrat.

Pasca-pilpres, kartu koalisi Demokrat-PDI Perjuangan diprediksi hidup kembali. Pasalnya, scenario PDI Perjuangan masuk pemerintahan SBY bergulir dari elite partai ini sebelum Hatta bertandang ke Jalan Teuku Umar.

Sehari setelah pemilu, ada pertemuan Taufiq Kiemas, Pramono Anung, Denny J.A., konsultan politik PDI Perjuangan di peringkat ketiga.

Dalam pertemuan itu muncul hitungan, kalau Demokrat nomor dua, SBY belum tentu menang. ”Tapi, karena Demokrat nomor satu, itu pertanda nggak bagus, peluang SBY jadi kuat,” kata sumber GATRA menirukan kalkulasi Denny, yang pada Pemilu 2004 turut menopang SBY.

Bergulirlah rumusan Strategi, bagaimana agar partai menang tidak melalui pemungutan suara, tapi lewat koalisi. “Apapun yang terjadi, PDI Perjuangan menang dan Bu Mega terhormat,” kata salah satu peserta bincang terbatas itu. Muncullah dua skenario.

Pertama, dibuka komunikasi dengan SBY. Untuk pra-pilpres, SBY perlu didampingi cawapres yang merepresentasikan PDI Perjuangan. Beberapa nama dinominasikan, meski belum matang. Hanya saja, opsi ini berimplikasi, Mega tidak maju.

Disiapkanlah opsi kerja sama pasca-pilpres: Mega dan SBY sama-sama maju, tapi ada komitmen saling membantu. Bila Mega menang, SBY jadi Ketua Dewan Perimbangan Presiden (Wantimpres). Bila SBY menang, Mega menjadi Ketua Wantimpres. Lima atau enam kader PDI Perjuangan masuk cabinet. Taufiq Kiemas diusung jadi ketua MPR.

Skenario kedua, diusung paket Prabowo Subianto-Puan Maharani. Pertimbangannya, Mega jangan sampai dipermalukan kalah dua kali lawan SBY. Mega ditempatkan terhormat sebagai king-maker. “Dua skenario itu bisa dijalankan secara simultan,” kata sumber GATRA. “Mau yang menang Prabowo atau SBY, Bu Mega tetap Ketua Wantimpres.”

Diujung rapat, menurut sumber GATRA, Denny minta wewenang untuk melobi kubu SBY. Pertengahan April, Denny menemui Hatta Rajasa, kini Ketua Tim Pemenangan SBY. Denny dan Hatta kebetulan sama-sama dari Sumatera Selatan. Denny bilang, Hatta bisa punya peran besar membuka komunikasi SBY dengan Mega.

Hatta kaget. “Apa bisa?” kata sumber itu menirukan ucapan Hatta. Denny memaparkan, ada kebutuhan bersama di dua kubu ini. Dengan merapat ke PDI Perjuangan, Demokrat terlalu bergantung pada Golkar.

Saat itu, Golkar tengah antusias mau rujuk dengan Demokrat. Bursa cawapres untuk SBY seolah dimonopoli Golkar: Jusuf Kalla (JK) lagi atau tokoh Golkar lain, seperti Akbar Tandjung. Maka, tawaran Demokrat tak terlalu bergantung pada Golkar pun dirasa aktual.

Di sisi lain, PDI Perjuangan butuh berkoalisi dengan figur yang kuat berpeluang menang. Kelamaan beroposisi kurang bagus bagi regenerasi kader. Karier di kabinet memberi bekal kaderisasi politik strategis.

Dalam negoisasi Hatta-Denny itu disampaikan, akan lebih mudah bagi PDI Perjuangan bila wapres SBY bukan orang Golkar. Prioritas pertama, PDI Perjuangan mengusulkan beberapa kader. Beredarlah nama Pramono, Puan, Tjahjo, dan Taufiq Kiemas.

Tapi, bila itu mentok, ditawarkan tokoh professional yang diterima Megawati. Terlontarlah nama Boediono. Ia pernah dipercaya Mega jadi Menteri Keuangan dan dipercaya SBY sebagai Menko Perekonomian (2005), lalu diajukan Gubernur Bank Indonesia (2008).

Sebelum kubu SBY melansir secara terbuka bakal menggandeng Boediono, rupanya nama ini juga meluncur dari Teuku Umar. Hatta bertanya, apakah Mega tahu? Dijawab, belum. ”Tapi Pak Taufiq tahu,” kata Denny, ditirukan sumber GATRA. Karena Mega belum member sinyal, kubu SBY belum berani ambil prakarsa.

Usai bertemu Hatta, untuk memperkuat wacana, Denny, menurut sumber GATRA, menelpon beberapa petinggi Demokrat, mulai Marzuki Alie, Anas Urbaningrum, Hayono Isman, hingga Irvan Edison. Mereka diberi sinyal agar siap-siap menerima utusan Teuku Umar.

Mereka bertanya, apa mungkin. Dijawab, mungkin bila cawapres SBY unsur professional. “Kalangan professional yang paling dekat dengan Mega, ya, Boediono,” kata Denny kepada para petinggi Demokrat, ditirukan sumber GATRA.

Tak lama kemudian, skenario yang dibuat lingkaran Taufiq Kiemas itu diketahui Mega. Ternyata Mega menolak. Mega lebih mengedepankan amanat kongres. Menang-kalah bukan target, yang utama harga diri partai. Reduplah opsi merapat ke Demokrat itu.

Ketika GATRA mengkonfirmasikan peran lobinya mendekati Demokrat, Denny menolak berkomentar. Ia mengaku telah mengundurkan diri sebagai konsultan PDI Perjuangan, malah kini bergeser jadi pendukung SBY.

Situasi berubah setelah JK mengumumkan berduet dengan Wiranto, 30 April 2009, meninggalkan PDI Perjuangan. Tak sampai sepekan kemudian, pada 6 Mei, Hatta berkunjung ke rumah Mega. Rintisan tawaran koalisi tim Taufiq Kiemas seolah terbuka lagi.

Sehari setelah JK-Wiranto melakukan deklarasi di Tugu Proklamasi, pada 11 Mei 2009 Hatta kembali mengunjungi rumah Mega. Kali ini, pesan politiknya kian jelas. SBY juga menyatakan sinyal terbuka pada PDI Perjuangan saat syukuran kemenangan Demokrat di Cikeas. Empat hari setelah kunjungan kedua Hatta itu, SBY-Boediono dideklarasikan di Bandung, 15 Mei 2009.

Misi Hatta itu memunculkan spekulasi sebagai upaya memutuskan penerimaan politik sosok Boediono yang mulai mencuat sebagai calon pasangan SBY. Kubu Demokrat menyangkal bahwa munculnya Boediono berasal dari PDI Perjuangan.

Menurut Anas Urbaningrum, Ketua Demokrat, Boediono murni pilihan SBY. “Pak Boediono muncul diluar konteks pembicaraan dengan PDIP,” kata Ana kepada Sukmono Fajar Turido dari GATRA.

Kedatangan Hatta, menurut Anas, karena ada pikiran mengundang PDI Perjuangan masuk koalisi Demokrat. Soal nama Boediono pernah disampaikan via telepon dari Denny selaku utusan Teuku Umar, Anas menyangkalnya. “Seratus persen tidak benar itu,” ujarnya.

Pasca-pilpres, Anas yakin, koalisi Demokrat solid karena didasarkan pada kontrak politik yang jelas. Berbeda dari koalisi 2004. “Kami tetap yakin solid,” tutur Anas. “Kami belum berpikir untuk membangun koalisi tambahan.”

Sekjen PDI Perjuangan, Pramono Anung, menyangkal anggapan anggapan bahwa Boediono adalah jembatan politik Demokrat dengan PDI Perjuangan. Tapi sumber-sumber GATRA meyakini sebaliknya. Kartu Boediono bisa dihidupkan pasca-pilpres, untuk memuluskan masuknya kader PDI Perjuangan ke cabinet, bila SBY menang.

Situasi demikian cocok bagi agenda penguatan pemerintahan presidensial. Tapi oposisi parlemen bisa kedodoran. Idealnya, bila jagoan Demokrat menang, PDI Perjuangan dan Golkar jadi pilar oposisi. Di Golkar sendiri terdapat faksi pro-SBY yang siap menguasai Golkar pasca-JK. Yakni kaukus yang dimotori Aburizal Bakrie (Ical), Akbar Tandjung, dan Agung Laksono.

Skenario arah politik Golkar pasca-Pemilu 2004 bisa berulang. Bila kaukus Ical memenangkan Musyawarah Nasional Golkar, partai ini bisa dibelokkan jadi pendukung SBY. Bila ini terjadi, praktis, oposisi di parlemen hanya diisi dua pendatang baru: Gerindra dan Hanura.